PRIMAIR:
1.    Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.    Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pihak atau Subjek Hukum yang memiliki Hak untukmengajukan Pendaftaran Sertifikat Harta Benda Wakaf berupa sebidang tanah yang tercatat pada Leter C Kelurahan Tonatan No. 1350 Persil 13 Klas d VI luas 2.480 M2 (setelah dilakukan pengukuran oleh BPN / Turut Tergugat adalah seluas 1.819 M2) yang terletak di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/101/01/IX/1991 Tanggal 02 September 1991 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo Jo. Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 03/BWIJTM/NZ/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penggantian Nadzir Perseorangan Jo. Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 49/BWIJTM/NZ/XI/2024 Tanggal 12 Nopember 2024 Tentang Penggantian Nadzir Perseorangan;
3.    Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan penuh itikad buruk telah mengajukan keberatan, menghambat proses Pendaftaran Sertifikat Harta Benda Wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/101/01/IX/1991 Tanggal 02 September 1991yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional / BPN Kabupaten Ponorogo sehingga berakibat pada terhambat atau terhentinya proses Pendaftaran Sertifikat dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
4.    Memerintahkankepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara ini;
5.    Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melanjutkan dan/atau melaksanakan Proses Pendaftaran Sertifikat Harta Benda Wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/101/01/IX/1991 Tanggal 02 September 1991 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo meskipun ada keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau yang diajukan oleh pihak lain,bilamana perlu menggunakan pengawalan Aparatur Negara (POLRI) dalam setiap kegiatan berkaitan dengan kepentingan proses pendaftaran Sertifikat Harta Benda Wakaf dimaksud;
6.    Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terleih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voraad);
7.    Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perakara ini;

SUBSIDAIR:
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;